Menatap Bijak Wajah Pendidikan Kita



https://tabloidguru.files.wordpress

Diskusi tentang wajah pendidikan nasional tidak akan pernah usai. Mengapa? Karena diskusi itu hadir sebagai refleksi dari banyaknya keinginan terutama harapan masyarakat yang hingga kini belum mampu terjawab secara tuntas melalui jalur pendidikan. Karena banyaknya keinginan yang belum mampu terjawab, lalu kitapun melakukan komparasi dengan negara lain yang dianggap sudah lebih maju kualitas pendidikannya. Kita lalu membandingkan wajah pendidikan yang ada di negeri ini dengan pendidikan di Finlandia yang dianggap amat sangat maju. Tetapi, apakah adil membandingkannya dengan Indonesia? Saat ini, penduduk Finlandia hanya diperkirakan sekitar 5.477.359 juta jiwa; Indonesia berdasarkan data sensus BPS tahun 2010 berpenduduk 237.556.363 juta jiwa (perkiraan 2015 adalah 255.461.700 juta jiwa). Luas wilayah Finlandia adalah  338.424 km² terdiri dari daratan dan sebagian kecil laut, sedangkan luas wilayah Indonesia adalah  1.904.569 km² (Wikipedia.org), dimana dari keseluruhan luas tersebut, sebagian besar adalah lautan yang ditaburi oleh ribuan pulau-pulau didalamnya. Dari segi etnisitas, Finlandia tidak seperti Indonesia yang sangat multikultural. Jika beberapa aspek tersebut dianggap memberikan pengaruh terhadap pengelolaan pendidikan nasional, maka tentu tidak bijak mengkomparasikan Indonesia dengan Finlandia. Jangan-jangan, anggaran pendidikan untuk satu negara Finlandia, hanya cukup untuk membiayai pendidikan di wilayah Sulawesi atau Indonesia Timur.


Negara lain, yang juga menjadi sasaran perbandingan adalah Jepang. Argumentasi yang diajukan adalah karena pernah sama-sama mengalami kehancuran. Jepang pernah mengalami itu ketika kalah pada perang dunia ke-2 saat kota Hirosima dan Nagasaki dibuat hancur lebur oleh Bom atom Sekutu. Sedangkan Indonesia pernah hancur lebur selama masa perjuangan kemerdekaan membebaskan diri dari penjajahan Belanda. Namun demikian, harus diingat bahwa kehancuran Jepang pasca perang dunia ke-2, hanyalah kerusakan fisik, tetapi tidak hancur secara psikis. Karakter nasional Jepang tidak hilang karena kekalahan itu. Mengapa? Karena Jepang hanya mengalami kekalahan dalam perang, tetapi tidak mengalami penjajahan. Indonesia, mengalami kehancuran secara fisik dan psikis karena penjajahan selama kurang lebih 350 Tahun. Selama masa itu, Belanda nampaknya memahami sejarah masa kejayaan Sriwijaya dan Majapahit. Bahwa salah satu aspek yang menjadikan kedua kerajaan tersebut mampu mengusai dan berjaya di nusantara adalah karena mereka memiliki karakter bahari/maritim. Karakter bahari atau maritim adalah karakter tangguh, berani, jujur, pantang menyerah, egaliter, penakluk, pekerja keras, disiplin, hemat, penurut, dan tidak takut dengan segala ancaman. Maka apa yang dilakukan kolonialisme adalah merubah orientasi budaya kita, dari budaya bahari ke budaya darat. Bahkan, munculnya cerita-cerita tentang angkernya lautan, ganasnya ombak, banyaknya makhluk yang menyeramkan di laut, dan tidak boleh makan ikan agar tidak cacingan, ditengarai sebagai cerita yang sengaja dihadirkan oleh penjajah. Supaya apa? Supaya kita jauh dari kehidupan bahari. Setelah itu dibuatlah sistem tanam paksa, agar penduduk pribumi berorientasi agraris dengan menanam tanaman yang hanya dibutuhkan oleh kompeni, lalu dibuatlah jalan yang menghubungkan Anyer dan Panarukan pada zaman Daendels. Semua itu, dilakukan agar penduduk pribumi lebih fokus dengan darat dan mengabaikan laut. Dan yang paling sadis adalah selama masa penjajahan itu, para nenek moyang kita diperlihatkan dengan role model karakter yang sangat tidak manusiawi. Jadilah Indonesia terserabut dari akar budayanya, budaya bahari dengan seluruh karakter excellent-nya terlupakan, dan justru yang membekas adalah karakter imperialis, karakter perampok, pemaksa, penindas, mau menang sendiri, serakah, rakus, dengki dan lain-lain, yang disaksikan selama masa penjajahan. Dengan demikian, menjadi sangat tidak bijak membandingkan Jepang dengan Indonesia dalam hal kemajuan termasuk dalam pendidikan.

Atau, terkadang kita selalu membandingkan Indonesia dengan Malaysia. Alasannya  adalah karena pernah ada suatu masa dimana banyak mahasiswa dari Malaysia yang belajar di Indonesia, dan sekarang justru terbalik. Nampaknya kita lupa, bahwa Malaysia pernah dijajah tetapi di cerdaskan oleh Inggris, itulah sebabnya disebut sebagai negara persemakmuran. Sedangkan Indonesia dijajah dan diintimidasi selama ratusan tahun oleh Belanda tanpa rasa perikemanusiaan sedikitpun. Sehingga, sekali lagi nampaknya tidak bijak, untuk membandingkan kedua negara tersebut meskipun serumpun karena sama-sama negara melayu.

Menatap wajah pendidikan kita, haruslah dengan pendekatan yang objektif, sehingga nampak lebih bijak melihatnya. Oleh karena itu, melihat wajah pendidikan nasional harus membandingkannya dengan Indonesia sendiri bukan dengan negara lain. Dalam konteks ini, ada dua pendekatan yang dapat digunakan. Pertama, pendekatan vertikal. Pendekatan ini mencoba membandingkan kemajuan pendidikan antar rezim, yaitu pendidikan masa pra-kemerdekaan, pendidikan masa kemerdekaan, dan pendidikan masa reformasi hingga sekarang; atau pendidikan masa Orde Lama (masa kepemimpinan Soekarno), pendidikan masa Orde Baru (masa kepemimpinan Soeharto), pendidikan masa Reformasi (masa kepemimpinan Habibie, Gusdur, dan Megawati), dan pendidikan masa pasca Reformasi (masa kepemimpinan SBY dan Jokowi). Dengan demikian, akan tumbuh kesadaran bahwa pendidikan kita sudah sangat maju bila dibandingkan dengan masa awal kemerdekaan, dan kitapun akan bangga bahwa wajah pendidikan kita terus mengalami kemajuan dari tahun ke tahun. Bahwa masih ada sisi-sisi yang dianggap belum maksimal, maka disitulah yang menjadi agenda pemerintah dan seluruh masyarakat Indonesia, bahwa yang belum maksimal itu akan terus dimaksimalkan, yang rusak akan terus direhabilitasi, dan yang kurang akan dilengkapi. Kedua, pendekatan horisontal. Dengan pendekatan ini, berarti kita akan melihat wajah pendidikan nasional dengan membandingkan kuantitas dan kualitas pendidikan antar wilayah (Indonesia Barat, Indonesia Tengah, dan Indonesia Timur), antar pulau (Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Bali, Nusa Tengara, Maluku, dan Papua), dan antar Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Indonesia. Dengan pendekatan kedua ini, maka kitapun akan melihat adanya ketimpangan kualitas dan kualitas pendidikan, baik antar wilayah, antar pulau, maupun antar Provinsi dan Kabupaten/Kota. Dan ketimpangan tersebut bukan hanya pada satu aspek, tapi hampir pada semua aspek. Ketersediaan tenaga pendidik dan kependidikan, kondisi sekolah, sarana dan prasarana, buku dan sumber belajar, dan lain sebagainya. Pertanyaannya adalah, siapa yang bertanggungjawab atas ketimpangan tersebut? Presiden, Menteri Pendidikan, Gubernur, Bupati/Walikota, Kepala Dinas, Kepala Sekolah, atau Guru? 

Jika kita sepakat bahwa Indonesia ini adalah milik kita bersama, maka berarti tanggung jawab untuk memperbaiki ketimpangan dalam dunia pendidikan adalah tanggung jawab bersama pula. Jangan ada ruang untuk saling menyalahkan, dan yang terpenting adalah berbuat sekecil apapun demi mewujudkan perbaikan. Tugas dan tanggung jawab itu melekat dipundak kita masing-masing. Guru memiliki tugas dan tanggung jawab yang harus ia tunaikan, Kepala Sekolah memiliki tugas dan tanggung jawab yang lebih besar untuk perbaikan kualitas pendidikan. Kepala Dinas Pendidikan juga memiliki tugas dan tanggung jawab yang tentu jauh lebih besar, begitupula Bupati, Gubernur, Menteri Pendidikan, apakah lagi Presiden. Yang salah adalah kita memiliki tugas dan tanggung jawab, kita mengemban amanah, kita memiliki kemampuan dan kewenangan, kita memiliki pengetahuan untuk mencerdaskan, tetapi kita abaikan. Langkah bijak adalah mengoptimalkan kemampuan yang dimiliki, terus mendukung program-program pemerintah khususnya dalam peningkatan kualitas pendidikan, dan terus memupuk rasa bangga dan percaya diri sebagai bangsa Indonesia, serta selalu yakin bahwa Indonesia ini, bangsa dan negara ini, akan terus maju untuk menggapai masa ke-emas-annya. Wallahu a’lam bish-shawab.

Postingan terkait:

1 Tanggapan untuk "Menatap Bijak Wajah Pendidikan Kita"